Kapolda Lampung: Premanisme Hambat Investasi, Kolaborasi Jadi Kunci Keamanan
Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, menegaskan bahwa premanisme menjadi salah satu penghambat iklim investasi. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi demi menciptakan keamanan yang kondusif di Provinsi Lampung.
BACA JUGA
Haidar Alwi Bantah Peringkat Polri Anjlok dalam Indeks Kepolisian Dunia
R Haidar Alwi membantah klaim bahwa peringkat Polri anjlok dalam indeks kepolisian dunia, justru menyebut data terbaru menunjukkan perbaikan signifikan dibanding tahun 2016.
Sandi AS • Rabu, 25 Juni 2025Bandar Lampung, in:REALITA – Ancaman premanisme bukan hanya soal keamanan jalanan, tetapi juga ancaman terhadap masa depan ekonomi daerah. Hal itulah yang ditekankan Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, dalam penyuluhan hukum bertema “Tindak Pidana Premanisme dalam Upaya Pencegahan dan Penegakan Hukum Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP” yang digelar pada Rabu (25/6/2025).
Menurut Kapolda, berbagai praktik seperti pemerasan, ancaman, penguasaan wilayah secara ilegal, hingga intimidasi terhadap pelaku usaha menjadi salah satu sebab utama banyak investor mengurungkan niatnya menanamkan modal di Lampung.
❝Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah, sehingga hadir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai landasan hukum yang lebih modern dan komprehensif,” kata Helmy di hadapan peserta.
Kapolda juga mengungkap, pendekatan penindakan hukum saja tidak cukup. Butuh sinergi dan kolaborasi lintas sektor—mulai dari pelaku usaha, tokoh masyarakat, hingga perangkat desa.
❝Kami sudah libatkan banyak pihak sebagai mitra strategis menjaga keamanan,” tambahnya.
Sebagai bentuk konkret, Operasi Pekat Krakatau digelar pada 1–14 Mei 2025 lalu. Dalam operasi dua pekan tersebut, Polda Lampung menurunkan 933 personel dan berhasil mengungkap 234 kasus kriminal serta mengamankan 399 pelaku.
❝Operasi ini jadi bukti nyata bahwa Polri hadir dan responsif terhadap keresahan masyarakat,” ujar Helmy.
Namun, menurutnya, penanganan tidak bisa bersifat insidentil. Operasi harus berkelanjutan dan partisipatif agar Lampung bisa jadi destinasi investasi yang aman dan menarik.
Ia juga menyoroti posisi strategis Lampung sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Sumatera (9,4 juta jiwa) serta lalu lintas wisatawan yang meningkat signifikan setiap akhir pekan.
❝Banyak kendaraan plat A, B, dan BG yang masuk ke Lampung. Ini potensi ekonomi, tapi juga tantangan bagi ketertiban,” jelas Kapolda.
Ia mencontohkan beberapa kasus penghadangan truk di Way Kanan dan Lampung Utara sebagai bentuk premanisme yang mengganggu sektor distribusi logistik dan menciptakan ketidakpastian usaha.
❝Polisi tidak bisa hadir 24 jam di semua titik. Maka perlu keterlibatan aktif masyarakat,” tegasnya.
Dalam penutup sambutannya, Kapolda Helmy mengajak seluruh peserta untuk menjadikan forum ini sebagai momentum pemahaman hukum bersama dan perwujudan nyata keamanan sebagai tanggung jawab bersama.
❝Kita semua bertanggung jawab untuk menjaga keamanan—baik demi investor maupun warga Lampung itu sendiri,” pungkasnya
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini antara lain:
- DR. LAKONI, SH, MH, Kabid Penegakan Hukum Satpol PP Provinsi Lampung
- DR. Beny, SH, MH, Dosen Universitas Bandar Lampung (UBL)
- Kombes Pol Pahala Simanjuntak, SIK, Dirreskrimum Polda Lampung
🖊️ Penulis: M. Perdiansyah
📍 Editor: Redaksi in:REALITA
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0
